UpayaDiplomasi Indonesia Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional, tujuan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, konsolidasi dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. DukunganIndonesia atas resolusi PBB diasumsikan sebagai bentuk tunduknya Indonesia atas kepentingan negara negara Barat yang mendukung Ukraina. Indonesia dianggap lemah dibandingkan dengan India, yang lebih berani mengambil sikap abstain demi kepentingan strategis mereka dengan Rusia. Pascaproklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, upaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dilakukan oleh bangsa Indonesia. Salah satu caranya adalah mengirim misi diplomasi ke negara lain untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan. Selainuntuk memperjuangkan kepentingan nasional, diplomasi Indonesia dijalankan untuk berkontribusi bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan negara anggota IORA selama proses pemilihan Sekjen IORA yang baru. Indonesiamembutuhkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara lain. Untungnya, dalam kurun waktu setahun setelah proklamasi, Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara. Negara-negara pertama yang memberikan dukungan dan mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, India, dan Australia. MESIR apaupaya diplomasi yang dilakukan indonesia untuk mendapat dukungan dari mesir? Diplomasi adalah bentuk perwakilan suatu negara. Diplomasi ini dapat berlaku dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Diplomasi ini merupakan cara dalam mendapat pengakuan kemerdekaan negara lain. Pembahasan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Tujuandiplomasi Indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapatkan dukungan - 40245953 firefire1257 firefire1257 09.04.2021 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Tujuan diplomasi Indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapatkan dukungan internasional C.moral D.sosial 2 Lihat jawaban Iklan Iklan salsasyabila18 TujuanDiplomasi 1. Tujuan Politik Hal ini berhubungan dengan kebebasan poitik dan integritas teritorialnya, dalam konteks Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperoleh dan juga melindungi kedaulatan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke. 2. Tujuan Ekonomi Hal ini dapat berhubungan dengan pembangunan ekonomi nasional. 3. CIJKp2. Tulisan ini membahas diplomasi yang dilakukan indonesia dengan negara lain. Kegiatan apa yang dilakukan indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk kepentingan indonesia sendiri maupun negara yang bekerjasama. Dalam menjalin diplomasi sangat penting penting untuk memperkuat kesepahaman dan saling mengenal satu sama lain secara lebih dekat di tataran masyarakat sehingga tidak mudah untuk terprovokasi pada isu-isu yang dapat memicu konflik. Akan ada berbagai macam aktor, tujuan dilakukannya diplomasi tersebut, intrumen yang digunakan, serta kepentingan nasionalnya. Kata kunci Diplomasi, Diplomasi Indonesia. This paper discusses Indonesia's diplomacy with other countries. What activities does Indonesia do in establishing relations with other countries for the benefit of Indonesia itself and cooperating countries. In establishing diplomacy, it is very important to strengthen understanding and get to know each other more closely at the community level so that it is not easy to be provoked on issues that can trigger conflict. There will be various kinds of actors, the purpose of the diplomacy, the instruments used, and their national interests. Pendahuluan Diplomasi adalah suatu cara berhubungan antara negara yang tidak dilakukan dengan perang dalam mempromosikan kepentingan negara. Diplomasi juga bermakna mempertemukan kepentingan yang berbeda diantara negara. Hedley Bull menyatakan bahwa diplomasi adalah "states have different interest, and … common interests have first to be identified by process of bargaining before any question of maximization of them can rise." Melalui diplomasi maka kepentingan yang berseberangan mudah diidentifikasikan dan sebaliknya kepentingan yang sama dapat dipertemukan sehingga terjalin kerjasama. Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Kegiatan Diplomasi Indonesia dengan Negara lainIqbal Hamonangan Siregar11Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas FisipolUniversitas Muhammdiyah Yogyakarta, IndonesiaAbstractTulisan ini membahas diplomasi yang dilakukan indonesia dengan negara lain. Kegiatan apayang dilakukan indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk kepentinganindonesia sendiri maupun negara yang bekerjasama. Dalam menjalin diplomasi sangatpenting penting untuk memperkuat kesepahaman dan saling mengenal satu sama lain secaralebih dekat di tataran masyarakat sehingga tidak mudah untuk terprovokasi pada isu-isu yangdapat memicu konflik. Akan ada berbagai macam aktor, tujuan dilakukannya diplomasitersebut, intrumen yang digunakan, serta kepentingan kunci Diplomasi, Diplomasi paper discusses Indonesia's diplomacy with other countries. What activities doesIndonesia do in establishing relations with other countries for the benefit of Indonesia itselfand cooperating countries. In establishing diplomacy, it is very important to strengthenunderstanding and get to know each other more closely at the community level so that it isnot easy to be provoked on issues that can trigger conflict. There will be various kinds ofactors, the purpose of the diplomacy, the instruments used, and their national Diplomacy, Indonesia DiplomacyPendahuluanDiplomasi adalah suatu cara berhubungan antara negara yang tidak dilakukan dengan perangdalam mempromosikan kepentingan negara. Diplomasi juga bermakna mempertemukankepentingan yang berbeda diantara negara. Hedley Bull menyatakan bahwa diplomasi adalah“states have different interest, and … common interests have first to be identified by processof bargaining before any question of maximization of them can rise.” Melalui diplomasimaka kepentingan yang berseberangan mudah diidentifikasikan dan sebaliknya kepentinganyang sama dapat dipertemukan sehingga terjalin kerjasama. Tujuan diplomasi bagi setiapnegara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial. Menurut Kautilya tujuan utama diplomasi adalah menjamin keuntungan maksimum Negarasendiri, dan kepentingan terdepan tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Fungsi utamadari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalahmeyelesaikan perbedaan perbedaan dan menjamin kepentingankepentingan Negara melaluinegosiasi yang sukses, apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari saranadiplomasi. Selain itu terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara yaitukerjasama, persuaian dan pertentangan. Sehingga dalam proses diplomasi suatu Negara pastiakan menjalankan tiga pelaksanaan diplomasi Diplomacy adalah diplomasi dalam bentuk penyelesaian secara damai dalam bidangkebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi. Cara soft diplomacy dengan mengikutiperundingan bilateral dengan negara lain serta menyerahkan penyelesaian permasalahankonflik kepada pihak ketiga yaitu Mahkamah Internasional.Rendi Prayuda, 2019.Aktualisasi dari kepentingan nasional sebuah negara tentu saja berpengaruh dalam arenadiplomasi negara untuk membentuk opini publik dari negara tersebut. Pembentukan opinipublik sebagai bentuk manifestasi kebijakan politik luar negeri sebuah negara dapatdikategorikan sebagai sebuah soft power yang berjalan beriringan dengan hard yang dimaksud dengan soft power berarti kekuatan negara dalam membentuksebuah paradigma yang akan mendukung terlaksananya sebuah kebijakan luar negeri. Secaraumum power termasuk dalam tindakan kebijakan luar negeri sebuah Negara yangmemilikitiga unsur utama yaitu yang pertama adalah Daya Paksa atau Force didefenisikan sebagaiancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana pemaksa lainnyaoleh aktor A tehadap aktor B demi mencapai tujuan politik A. Yang kedua adalah Pengaruhatau influence Sebagai penggunaan alat-alat persuasi tanpa paksaan oleh aktor A demimenjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor yang terahkir adalahWewenang atau Authority yaitu sikap tunduk sukarela aktor B pada arahan seperti nasehat,perintah yang diberikan oleh aktor A, misalnya penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, danpengetahuan. Hubungan antara soft power dengan diplomasi yaitu cara untuk meraihkepentingan nasional. Melalui diplomasi Soft Power khususnya di bidang pendidikan dankebudayaan, kepentingan nasional dalam memperkuat kredibilitas RI diluar negeri danpeningkatan sumber daya manusia dapat tercapai. Tujuan peningkatan sumber daya manusia ini telah tercantum antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalRPJPN2005 – 2025. Secara lebih spesifik di dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahRPJM tahun 2015-2019 menyatakan “Memantapkan pembangunan secara menyeluruhdengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDAyang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK” Kemdikbud 2014. Dalamkerangka ini maka diplomasi pendidikan menjadi salah satu strategi yang efektif dalamrangka membuka peluang untuk merealisir tujuan tersebut. Berbagai aktivitas yang terkaitdengan diplomasi pendidikan dan upaya meningkatkan soft power ini menggiring padapertanyaan Apa yang bisa dimaknai dari strategi diplomasi RI yang dikategorikan sebagaisoft power yang sedang dilakukan ini? Seberapa jauh diplomasi pendidikan dan budaya yangdikategorikan sebagai soft power ini dapat merealisasi tujuan nasional khususnya dalammeningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan lebih luas lagi pengaruh Indonesia di luarnegeri? Apa saja kendala, upaya dan peluang untuk menjalankan diplomasi ini? Studi iniberpendapat bahwa upaya kerjasama keluar negeri tersebut bisa dimaknai sebagai suatuaktivitas Diplomasi Soft Power untuk mencapai tujuan nasional seperti memperkuatpendidikan dan keahlian bangsa dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di luar tidak dapat dipungkiri, ada beberapa kelemahan dan hambatan dalam menunjang argumentasi secara detail, maka diterangkan melalui studi kasus AtasePendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indoneisa KBRI di Manila, dengan mengulas perdebatan teoritis dan empiris tentang Soft Power,dilanjutkandengan menjelaskan signifikansi dan tujuan diplomasi pendidikan/kebudayaan RI, kemudianmenguraikan kepentingan nasional RI di Filipina beserta pelaksanaan diplomasi pendidikandan kebudayaan yang dijalankan Atase di Manila. Pembahasan tentang definisi dan makna dari diplomasi secara umum seringkali dikaitkandengan proses, aktivitas, dan negosiasi yang dilakukan secara damai oleh suatu negara dalammenjalin hubungannya dengan negara lain dengan maksud untuk mencapai tujuannasionalnya.“Diplomacy is peaceable coercion to promote the interest of the state and nation” Freeman2006, 72. Diplomasi adalah suatu cara berhubungan antara negara yang tidak dilakukandengan perang dalam mempromosikan kepentingan negara. Diplomasi juga bermaknamempertemukan kepentingan yang berbeda diantara negara. Hedley Bull 1997, 117menyatakan bahwa diplomasi adalah “states have different interest, and … common interestshave first to be identified by process of bargaining before any question of maximization of them can rise.” Melalui diplomasi maka kepentingan yang berseberangan mudahdiidentifikasikan dan sebaliknya kepentingan yang sama dapat dipertemukan sehinggaterjalin kerjasama. Keberhasilan berdiplomasi ditentukan oleh dimensi kekuatan ataupengaruh yang dimiliki oleh negara yang dibedakan antara hard power dan soft power. hardpower adalah kekuatan/pengaruh yang bersifat tangible seperti militer, geografi, danekonomi. Sedangkan soft power yang dipopulerkan Joseph Nye 2004, 256 bersumber pada“cultural attraction, ideology, and international institutions” dan diasumsikan sebagai “theability of a state to get other countries to want what it wants” dan “ability to get what youwant through attraction rather than coercion or payments.” Cara diplomasi ini tidakmemerlukan stick paksaan atau carrots iming-iming untuk menggerakkan seseorangmenuruti arahan kita. Membandingkan kedua tipe power tersebut, sesungguhnya unsur hardpower relatif mudah untuk diidentifikasi dan diukur. Soft Power memiliki bentuk, dankharakter yang„uncontrollable” dan “unpredictable” Fan 2007, 147 Memprediksi sekaligusmentarget hasil dari diplomasi soft power menjadi hal yang tidak mudah karena sifatnya yangintangible dan melibatkan masyarakat luas. Yang menarik, meski kesulitan tersebut jelasnamun kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia berupaya untukmengembangkan Soft Power secara lebih intensif. Amerika Serikat AS saat ini mendorongupaya perningkatan diplomasi soft power. Hegemoni AS didunia diramalkan akan runtuhapabila AS tidak mengimplementasikan soft power secara signifikan Nye 2004; Nye 2010.Pengakuan terhadap Tiongkok sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia dan dianggappesaing dekat dari AS tidak lepas dari keberhasilan negara ini dalam mengelola diplomasisoft powernya. Strategi diplomasi Tiongkok yang disebut sebagai “charm offensive”dianggap lebih berhasil dalam melakukan pendekatan kepada negara-negara yang ditujudaripada misalnya AS yang menjalankan diplomasi konvensionalnya Kurlantzick 2007.Pemerintah Tiongkok piawai dalam menjual “attractiveness” Tiongkok melalui budaya,sejarah, nilai-nilai etos kerja, disamping secara simultan mengembangkan sumber daya keluarsecara ekspansif di bidang pendidikan dan riset. Dalam diplomasi soft power tercapainyakepentingan dan keuntungan bersama‟ antar pelaku adalah suatu keharusan. Kemampuanuntuk memahami kepentingan dan prioritas negara partner dalam proses diplomasi adalahsangat signifikan karena hakekatnya aktivitas ini merupakan trade off dari kepentingan antarpelaku. Dibutuhkan „kedekatan yang sesungguhnya‟ bukan karena keterpaksaan, tapiketertarikan dan penghargaan tentang kesamaan ide dan nilai yang dianut. Suatu bentukkedekatan yang dipengaruhi oleh „heart and mind‟. Pendidikan dan pembelajaran budayamenjadi media untuk saling memahami dan menumbuhkan kedekatan tersebut. Dalam melaksanakan diplomas soft power adalah krusial. Lewat berbagai aktivitas sepertipemberian beasiswa, pendirian sekolah Indonesia, memfasilitasi program pertukaran dosendan pelajar dan mahasiswa adalah signifikan dalam kerangka peningkatan hubungan antarnegara serta pengaruh Indonesia di Filipina seklaigusperbaikan pendidikan di Indonesia guna meningkatkan daya saing Indonesia di level regionaldan global. Kapasitas perlu ditingkatkan seperti kemampuan berkomunikasi dan beradaptasiagar program dapat berjalan maksimal mengingat nature dari diplomasi soft power yangtidak mudah dikontrol dan diprediksi. Diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu usaha suatu negara untukmemperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikroseperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian maupun secara makrosesuaidengan ciri khas yang utama seperti propaganda dan lain sebagainya bukan politik, ekonomiataupun militer. Sasaran utama diplomasi kebudayaan adalah pendapat umum baik padalevel nasional maupun internasional dengan harapan pendapat umum tersebut dapatmempengaruhipara pengambil keputusan pada pemerintah maupun organisasi internasional Warsito &Kartikasari, 20074-5. Diplomasi kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai pertukaraninformasi, ide, seni, dan aspek lain dari kebudayaan antar negara untuk menciptakan mutualunderstanding dalam menjalin interaksi dengan negara lain. Melalui elemenelemenkebudayaan seperti ide, bahasa dan ilmu pengetahuan yang disampaikan pada masyarakatluas akan memberi pengaruh pada pembentukan opini publik. Opini publik tersebut yangsecara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara. Selain itu jugadiplomasi kebudayaan mampu mencitrakan karakter suatu negara Lenczowski, 2011159-178. diplomasi kebudayaan merupakan upaya untuk mempengaruhi opini publik denganmenggunakan berbagai elemen budaya sehingga akan memberi dampak positif dalamperjuangan kepentingan nasional yang terdiri dari kesenian, pertukaran ahli, pendidikan,literatur, pengajaran bahasa, penyiaran, hadiah, saling pengertian, promosi ide, promosi sosialpolitik, sejarah, dan diplomasi agamaKesimpulanJadi yang dimaksud dengan Soft Diplomacy adalah diplomasi dalam bentuk penyelesaiansecara damai dalam bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi. Untuk bidangkebudayaan sendiri kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi, ide, seni, dan aspek lain dari kebudayaan antar negara untuk menciptakan mutual understandingdalam menjalin interaksi dengan negara lain. Persabatan diplomasi antar negaramenjadijembatan kunci kedamaian antar negara sebagai contoh diplomasi antara indonesiamalaysia indonesia filipina dan indonesia dengan negara negara diplomasi lainnya. Banyakkeuntungan dan berdiplomasi dengan beraneka macam negara. Tetapi dalam melaksanandiplomasi terdapat yang namanya soft dan hard diplomasi yang memiliki ciri kas masingmasing yang memiliki dampak negtif serta positif dalam berdemokasi seperti contoh softdiplomasi yang menekankan untuk memecahkan permasalahan dari pada membiarkanmasalah menjadi panjang dan berlarut larut dengan pihak ketiga yaitu mahkamahinternasinal. Setiap negara yang berdiplomasi bebas untuk beropini dan menyampaikanpendapatnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan Publik Sebagai Pendukung Hubungan Indonesia-Malaysia. 2013. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 91. Prayuda, R. S. 2019. Diplomasi dan Power Sebuah Kajian Analisis. Journal of Diplomacy and International Studies, 021.Soesilowati, S. 2017. Diplomasi Soft Power Indonesia melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Jurnal Global & Strategis, 92. S. C. 2018. Diplomasi Kebudayaan Indonesia dalam Proses Pengusulan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 81. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication. Abstrak Diplomasi secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan merujuk pada pendekatan historis dan futuristis. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201731Strategi Diplomasi Republik Indonesia Guna Mencapai Kepentingan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional Pendekatan Historis dan FuturistisOleh Boy Anugerah, DPP PA GMNI Bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan 2015-2020, Alumnus FISIP Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran dan Magister Ketahanan Nasional Universitas Junian Endiartia, Asosiasi Analis Kebijakan secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan merujuk pada pendekatan historis dan Kunci Diplomasi, Kepentingan Nasional, Ketahanan Nasional Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201732PENDAHULUANDiplomasi sejatinya bukan merupakan terminologi baru dalam studi hubungan internasional ataupun praksis politik luar negeri. Ia merupakan wujud konkret dan teknis bagaimana suatu negara hendak merealisasikan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Sebagian kalangan menganggap bahwa diplomasi bisa dikategorisasikan sebagai sebuah studi tersendiri yang tersusun atas aspek ontologis1, epistemologis2, serta aksiologis3 seperti yang digariskan dalam filsafat ilmu. Kalangan lainnya menempatkan diplomasi sebagai sebuah seni merujuk ketiadaan rigiditas dalam implementasinya. Sebagai seni, pokok persoalan diplomasi adalah bagaimana mencapai tujuan, improvisasi merupakan suatu hal yang jamak dalam Ernest Satow pada tahun 1922 mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadang kala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antarnegara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan-kunjungan, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dari sudut pandang Ilustrasi Tyograph Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201733kesejarahan historis, praktik-praktik diplomasi dapat ditelusuri dari sejarah peradaban India dan Tiongkok kuno. Dalam kitab Arthasastra karangan Kautilya, dijelaskan bahwa hubungan dengan negara-negara luar serta negosiasi dapat dijalankan oleh Duta, Duta Besar atau Envoy. Secara mendalam, Arthasastra mengklasifikasikan 3 tiga macam jenis duta. Pertama, Nisrstrarta, yaitu Duta Besar Berkuasa Penuh. Kedua, Parimitarta, yang memiliki kekuasaan terbatas dalam melakukan perundingan. Ketiga, Sasanahara, yang kedudukannya sedikit lebih tinggi dar ipada pembawa Selain di India, diplomasi juga sudah dikenal di zaman Tiongkok kuno. Diplomasi diperkenalkan oleh Confusius lahir 2500 tahun yang lalu di Tiongkok kepada murid-muridnya. Dasar ajarannya adalah penolakan untuk mempercayai bahwa perang merupakan suatu kondisi yang alami dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa adalah suatu hal yang wajar jika seseorang bekerjasama, untuk bekerja keras, bukan untuk saling memanfaatkan, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Confusius juga mengajarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik protokol dalam praktik diplomasi, sejarah, puisi, dan menyelenggarakan Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Di banyak negara, kebijakan luar negeri diformulasikan oleh Menteri Luar Negeri beserta jajarannya. Implementasi diplomasi, baik secara unilateral, maupun bilateral serta kegiatan sehari-hari dapat dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan-perwakilan yang ditempatkan di luar negeri dan di dalam organisasi-organisasi yang dicirikan oleh kemajuan pesat di bidang teknologi transportasi, informasi serta komunikasi telah menghasilkan sedikit pergeseran pada makna diplomasi. Jika kaum konservatif berpandangan bahwa fungsi-fungsi diplomasi hanya dapat dilakukan oleh pejabat resmi yang ditunjuk, kalangan reformis mengemukakan sebuah antitesis bahwasanya diplomasi saat ini tidak lagi menjadi monopoli pejabat formal. Siapapun dapat memainkan peran diplomasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mahasiswa dan para pelajar di luar neger i, misalnya, dapat melakukan diplomasi melalui forum-forum diskusi akademik di kampus. Para pebisnis dan pedagang internasional, dapat memainkan peran diplomasi dengan menjalankan fungsi-fungsi perdagangan yang mendukung perekonomian nasional. Singkat kata, globalisasi telah mencairkan definisi rigid tentang pelaksanaannya, diplomasi tidak bisa terlepas dari siapa yang memimpin atau berkuasa di suatu negara. Warna dan corak diplomasi akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor idiosinkratik yang melekat pada rezim tersebut. Secara terperinci, faktor idiosinkratik tersebut meliputi, platform atau ideologi yang dianut oleh pemimpin serta partai politik yang berkuasa, latar belakang pendidikan serta sosial budaya pejabat formal yang ditunjuk, kapasitas, dan kapabilitas organisasi yang memainkan peran-peran diplomasi, termasuk kemampuan menjalin komunikasi antar organisasi, baik internal, maupun eksternal. Tidak ketinggalan juga relasi antara rezim penguasa dengan masyarakat madani, menjadi faktor penting dalam proses idiosinkratik rezim memainkan peran vital yang menentukan quo vadis diplomasi suatu negara, apa yang menjadi rujukan atau pedoman praktik diplomasi tetaplah menjadi hal yang pertama dan utama. Improvisasi pada tataran pelaksanaanya dimungkinkan karena seturut dan menyesuaikan dengan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201734tantangan yang dihadapi serta pergerakan lingkungan strategik yang tentu saja bersifat sangat sebagai sebuah negara-bangsa yang berdaulat penuh tak ketinggalan melakukan praktik-praktik diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan nasionalnya. Secara garis besar, yang menjadi kepentingan nasional Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta memelihara ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Indonesia dalam praksis diplomasi adalah prinsip politik luar neger i bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuatan manapun. Indonesia selalu berada pada posisi independen. Sedangkan aktif bermakna bahwa Indonesia selalu siap untuk ber partisipasi dalam memelihara dan mewujudkan tata dunia yang adil, damai, makmur, serta merujuk pada dua hal di atas tujuan nasional serta prinsip politik luar negeri bebas aktif, para pemimpin Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, beserta segenap jajarannya dalam kabinet, menjalankan praktik diplomasi guna mencapai kepentingan nasional. Apapun warna, seni, ataupun corak yang mereka mainkan, kiblat, dan orientasi diplomasi berada pada titik yang tulisan ini akan dijelaskan mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh pemimpin Indonesia dari masa ke masa dengan mengambil sampel Soekarno, Soeharto, serta Joko Widodo. Pola-pola diplomasi yang ditempuh akan dilihat lebih lanjut kesesuaiannya dengan pedoman diplomasi, efektivitas, dan efisiensinya dalam rangka mencapai kepentingan nasional, ser ta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Lesson learned dari para pemimpin tersebut lebih lanjut akan digunakan untuk merumuskan praksis diplomasi yang paling relevan untuk diterapkan oleh Indonesia pada masa yang akan dan Muatan DiplomasiJika negara adalah sebuah entitas politik, bangsa merupakan entitas sosial budaya, maka pemerintah adalah aparatus atau pelaksana fungsi-fungsi kedua entitas tersebut. Jika diplomasi adalah sebuah konsepsi teroritis sekaligus praksis yang merupakan kepanjangan tangan kebijakan atau politik luar negeri suatu negara, maka rezim diplomasi adalah aparatus atau pelaksana fungsi-fungsi dalam diplomasi tentang rezim diplomasi akan menempatkan kita pada diskursus yang cukup luas, termasuk ragam kontestasi dalam diksursus tersebut. Rezim diplomasi jamaknya terdiri atas presiden sebagai kepala negara beserta birokrasinya yang menjalankan fungsi-fungsi diplomasi, khususnya para diplomat formal yang tergabung dan mewadah dalam kementerian luar negeri. Jika diskursus sedikit digeser pada ranah kontestasi, akan kita dapati bahwasanya rezim diplomasi akan menyeret masuk aktor-aktor non-formal seperti mereka yang tergabung dalam masyarakat madani. Mereka yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, kalangan pers, pebisnis, pengusaha, seniman, pelajar, dan mahasiswa, serta siapapun yang berstatus warga negara suatu negara, dapat memainkan fungsi diplomasi. Dalam bahasa intelektual, kondisi ini dinamakan sebagai diplomasi multi jalur. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201735Kembali kepada rezim diplomasi klasik yang dibahas sebelumnya. Dalam sebuah rezim diplomasi, ada muatan yang diusung. Muatan di sini bermakna tidak sekedar pada tataran apa yang menjadi kepentingan nasional saja kepentingan nasional multi faset - ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ser ta pertahanan dan keamanan, tapi juga mengandung jiwa zaman zeitgeist yang menjelaskan apa tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi pada masa tersebut. Muatan diplomasi inilah yang akan menjelaskan mengapa sebuah rezim memilih corak, warna, serta pola diplomasi tertentu, meskipun pada hakikatnya diferensiasi tersebut tetaplah bermuara pada kiblat yang Kepentingan Nasional dan Ketahanan NasionalSetiap negara-bangsa yang berdaulat, dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan negara lainnya, selalu diderivasi oleh motif untuk mencapai kepentingan nasional. Lebih lanjut, kepentingan nasional ini merupakan refleksi dari target yang lebih besar, yakni tujuan nasional. Kepentingan nasional dapat bersumber dari aspirasi domestik suatu negara, juga produk dari kondisi dan eksistensi sistem internasional- tempat di mana suatu negara menjadi nasional dan ketahanan nasional merupakan dua terminologi yang memiliki makna yang berbeda. Ketahanan nasional merujuk kepada situasi dan kondisi di mana suatu negara-bangsa memiliki daya tahan atau kemampuan untuk tetap tangguh dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, ser ta tantangan AGHT, baik yang berasal dari dalam, maupun dari luar. Kepentingan nasional dan ketahanan nasional , dalam konteks implementasi diplomasi suatu negara, selalu menempati dua kemungkinan. Mereka dapat selaras satu sama lain, tapi juga memiliki posibilitas untuk saling menjelaskan kondisi di atas, kita dapat melihat daya tahan Jerman dan Prancis dalam perang melawan terorisme. Atribut sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menempatkan mereka, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk mendukung Amerika Serikat yang melancarkan Global War on Terrorism GWOT pasca serangan teroris pada tanggal 11 September 2001. Pilihan mereka untuk terlibat di front depan bersama Amerika Serikat dalam memerangi teroris, khususnya di Irak dan Afghanistan, merupakan sebuah bentuk diplomasi pertahanan- serang dan terjang musuh terlebih dahulu. Dalam konteks ini, mereka yang menjadi sekutu Amerika Serikat dalam NATO, termasuk Jerman dan Prancis telah mencapai apa yang menjadi kepentingan nasionalnya, yakni partisipasi dan eksistensi dalam perang melawan terorisme. Namun demikian, mereka melakukan sedikit pengabaian pada kapasitas mereka untuk melenting ketika menerima konsekuensi dari keterlibatan tersebut. Pada level domestik, baik Jerman, maupun Prancis, menerima tekanan dari masyarakat dalam negerinya yang tidak menyetujui keterlibatan mereka dalam perang yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Konsekuensi yang lebih fatal yang mereka terima adalah dijadikannya Jerman dan Prancis sebagai sasaran terorisme itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan instabilitas politik dan keamanan di kedua negara. Secara singkat, kondisi ini merupakan benturan antara upaya mencapai kepentingan nasional, serta konsekuensi logis terhadap ketahanan kasus lainnya adalah ketika Donald Trump mengeluarkan kebijakan Buy America yang notabene mengingkari kodrat Amerika Serikat sebagai pengusung liberalisme dan kapitalisme akut. Kebijakan Trump ini bisa disebut sebagai diplomasi ekonomi yang mampu menyesuaikan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201736antara kepentingan nasional jangka pendek Amerika Serikat di bidang ekonomi, dengan upaya untuk menjaga daya tahan Amerika Serikat sebagai sebuah negara-bangsa yang sedang berada pada kondisi krisis dan pasca krisis. Tujuan Trump hanya satu, menyelamatkan Amerika Serikat sebagai sebuah negara-bangsa yang besar, meskipun tanpa sungkan melakukan Indonesia Era SoekarnoIndonesia pada era Soekarno adalah Indonesia yang sedang bergerak the moving Indonesia. Istilah bergerak di sini mengacu pada upaya Indonesia untuk membangun secara terus-menerus dan berkesinambungan, baik dalam hal negara state building, maupun bangsa nation building.Sebagai sebuah negara-bangsa yang baru merdeka, terlebih lagi Indonesia juga menghadapi tekanan dari segala arah pemberontakan di level domestik serta upaya penjajahan kembali oleh Belanda, Indonesia mau tidak mau harus menempuh diplomasi dengan tujuan utama, yakni menegaskan eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang berdaulat serta menentang segala macam bentuk penjajahan dan penindasan suatu negara-bangsa terhadap negara-bangsa diplomasi Indonesia pada era Soekarno dapat disimak dari berbagai perhelatan yang digelar ser ta ragam kerja sama yang ditelurkan. Beberapa diantaranya yakni, pertama, Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Secara umum, konferensi ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi serta sosial budaya antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan dalam rangka menentang praktik-praktik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201737Kedua, Indonesia berpartisipasi dalam Gerakan Non-Blok, yakni kelompok negara-negara yang menolak untuk mengutub pada Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet. Gerakan ini merupakan wujud ekspresi dari negara-negara yang konsisten untuk menjadi independen dan tetap teguh berjuang dalam mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. Secara historis, gerakan ini merupakan produk unggulan yang muncul dari sebuah dunia yang dibelenggu oleh Perang Dingin yang kerapkali, karena superioritas Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa itu, mampu menyeret negara-negara lainnya yang lebih kecil untuk menjadi penyokong kedua negara besar diplomasi lainnya dari era Soekarno adalah munculnya istilah yang sangat fenomenal di jagad diplomasi antar negara pada masa itu, yakni “go to hell with your aid” serta dikotomi antara Old Established Countries OLDEFOS dengan New Emerging Forces NEFOS. Kedua hal tersebut menunjukkan antipati serta resistensi Indonesia pada masa itu terhadap segala bentuk penjajahan di muka bumi, baik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan secara klasik, maupun Indonesia pada era Soekarno terhadap segala bentuk penjajahan juga dapat dibaca dari sikap agresif Indonesia terhadap Malaysia pada tahun 1962 hingga tahun 1966. Pada September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, menyusul pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan Utara. Soekarno pada masa itu menyerukan konfrontasi fisik dengan Malaysia yang dikenal dengan istilah “Ganyang Malaysia”. Istilah ini merupakan wujud ekspresi lugas rezim Soekarno yang menolak eksistensi Inggris yang menjadikan Malaysia sebagai boneka untuk mencapai dari sisi metode yang digunakan, diplomasi era Soekarno adalah diplomasi yang sesuai dengan jiwa zamannya. Status Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka menuntut untuk diperlukannya penekanan serta pengakuan atas kedaulatan Indonesia dari negara-negara lain. Lebih lanjut, diplomasi era Soekarno menyiratkan pesan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang baru merdeka, namun mampu menunjukkan gaungnya sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan karena mampu menggalang massa negara lain yang belum merdeka dan baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika untuk bergerak bersama menentang penjajahan di seluruh muka bumi. Diplomasi Indonesia era Soekarno adalah diplomasi yang mampu mencapai kepentingan nasional serta mengukuhkan ketahanan nasional. Indonesia mampu mendapatkan dukungan, pengakuan, serta simpati dari negara-negara lain, khususnya kawasan Asia dan Afrika. Indonesia berkontribusi dalam rekonstruksi tata dunia yang jauh lebih adil. Indonesia juga mampu mewujudkan stabilitas di segala lini sebagai buah dari ketahanan nasional yang mampu dijaga dengan Era SoehartoSituasi politik internasional pada era Soekarno dan Soeharto sejatinya tidak terlalu berbeda. Keduanya sama-sama menghadapi kondisi di mana terjadi perebutan pengaruh dan pertarungan kekuasaan antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Keduanya juga sama-sama menghadapi situasi dan kondisi politik domestik yang bisa dikatakan belum stabil. Perbedaannya, jika Soekarno berada pada titik permulaannya, maka Soeharto berada pada fase di mana kedua kondisi tersebut berada pada titik yang semakin sama-sama menghadapi situasi dan kondisi yang tidak terlalu berbeda, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201738baik Soekarno, maupun Soeharto memiliki cara pandang dan strategi yang berbeda dalam pelaksanaan praktik diplomasi. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari beberapa kasus. Pertama, terkait hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Jika Soekarno menjadi inisiator kebijakan “Ganyang Malaysia”, maka Soeharto mengambil kebijakan pada masanya untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Elson dalam tulisannya di Biografi Politik Soeharto yang ditulis pada tahun 2001 menilai langkah normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari penyelesaian masalah dalam negeri pasca tragedi Gerakan 30 September 1965. Dipaparkan oleh Nelson, bahwa Soeharto memandang kebijakan konfontasi dengan Malaysia merupakan taktik Partai Komunis Indonesia PKI untuk menceburkan Indonesia pada sebanyak mungkin konfrontasi agar PKI bisa menghimpun sebanyak mungkin kekuatan untuk melakukan pemberontakan dan memegang kekuasaan. Dari sudut pandang yang lebih jauh, kebijakan Soeharto melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan strategi untuk mempermudah hubungan dengan negara-negara Barat dalam rangka mendapatkan bantuan melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia, Soeharto kemudian menempuh kebijakan dengan mengumumkan bergabungnya kembali Indonesia ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pada tanggal 31 Desember 1964, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Langkah besar lainnya yang ditempuh oleh Soehar to adalah menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Roeder dalam tulisannya “The Smiling General” yang dikeluarkan pada tahun 1969 mengatakan bahwa Soeharto memandang pentingnya memperbaiki kondisi di dalam negeri dibandingkan mengumandangkan semangat penyelamatan umat manusia dalam lingkup internasional, meskipun juga disadari bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di berbagai level juga harus diplomasi era Soeharto lainnya yang menjadi legasi bersejarah dalam tata hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya adalah peran Indonesia yang membidani lahirnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Perbara atau yang lebih dikenal dengan nama ASEAN. Peran ASEAN pada masa tersebut sangatlah vital mengingat konstelasi politik pada masa Perang Dingin begitu bipolar. Pilihan pada masa itu seolah-olah hanyalah dua, menjadi sekutu Amerika Serikat atau menjadi penyokong Uni Soviet. Indonesia pada era Soeharto, bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina menegaskan standing position yang berbeda. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak memihak siapapun. Negara-negara ASEAN menegaskan bahwa komitmen mereka adalah mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. Dalam konteks kawasan, negara-negara tersebut memandang bahwa soliditas kawasan dalam mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, serta sosial budaya di dalam negeri masing-masing serta kawasan secara keseluruhan merupakan proritas dan jauh lebih penting ketimbang berkonfrontasi satu sama beberapa produk diplomasi di atas, kita bisa mengamati dan menarik kesimpulan mengenai pilihan pola, corak, dan warna diplomasi yang dimainkan pada rezim Soeharto. Jika objektif nasional yang hendak dicapai oleh Soekarno beserta birokrasinya adalah penegasan eksistensi sebagai negara yang baru merdeka, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain, maka jiwa zaman pada era Soeharto Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201739mendorong Soeharto beserta birokrasinya untuk menjalankan diplomasi pada tataran yang bersifat lebih lanjut, diplomasi seutuhnya demi mengukuhkan legitimasi Indonesia di panggung internasional. Dalam persepsi Soeharto dan birokrasinya, kebijakan konfrontatif ala Soekarno tidak lagi relevan diterapkan pada saat jiwa zaman menuntut untuk dilakukan pembangunan yang bersifat nasional dan internasional. Sistem internasional pada masa itu lebih menuntut sebuah negara untuk berkontribusi dan bekerja sama sebanyak-banyaknya dengan negara normalisasi hubungan dengan Malaysia serta bergabungnya kembali Indonesia ke dalam PBB, Soeharto seolah hendak mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwasanya Indonesia adalah negara yang cinta damai, negara yang jauh lebih matang dibandingkan saat-saat awal kemerdekaan. Soeharto juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berpikiran solutif dan mampu membaca konstelasi politik kawasan dengan menjadi inisiator berdirinya dari sisi pencapaian kepentingan nasional, diplomasi pada era Soeharto benar-benar mampu memenuhi kepentingan nasional Indonesia pada masa itu. Aspirasi domestik bisa dipenuhi melalui pembangunan nasional di segala lini, sedangkan kebutuhan di dunia internasional bisa dicapai melalui keterlibatan dan kontribusi Indonesia di berbagai forum, baik yang sifatnya regional, maupun global. Namun demikian, pencapaian diplomasi pada era Soeharto memiliki beberapa kekurangan. Sumber kekurangan tersebut terdapat pada level domestik Indonesia. Tidak bisa dimungkiri bahwasanya pilihan diplomasi yang begitu berbeda dengan corak yang ditempuh oleh Soekarno pada masa lampau merupakan produk konflik politik di dalam negeri. Soeharto begitu membenci komunisme sehingga memilih penumpasan komunis dan para pengikutnya sampai ke akar-akarnya. Beberapa kebijakan luar negeri era Soekarno pun dianggap sebagai bentuk daya upaya pihak komunis di dalam negeri untuk menggalang kekuatan. Fakta ini bukanlah kondisi yang bisa ditutup-tutupi. Pihak internasional, khususnya Amerika Serikat bisa membaca situasi ini. Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya seakan mendapatkan “angin” untuk memasukkan kepentingannya di dalam negeri. Jika Soekarno lebih cenderung kekiri-kirian dan menjalin hubungan yang mesra dengan Tiongkok dan Rusia, maka Amerika Serikat dan negara-negara Barat adalah pilihan yang tepat bagi Soeharto yang begitu membenci rezim awalnya, strategi diplomasi Indonesia pada era Soeharto bisa memenuhi dua aspek utama yang dibutuhkan oleh Indonesia, yakni pencapaian kepentingan nasional serta upaya memperkukuh ketahanan nasional. Namun dalam implementasi selanjutnya, begitu tergantungnya Soeharto pada kekuatan Barat menempatkan Indonesia pada posisi yang rapuh. Pembangunan nasional dibangun atas dasar penindasan terhadap kelompok kritis di dalam negeri serta hutang-hutang yang terakumulasi dari berbagai donator Barat menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ambruknya rezim Soeharto di penghujung abad ke-20. Krisis moneter dan pergantian kekuasaan pada tahun 1998 merupakan katastrofi terbesar kedua setelah tragedi 30 September 1965 yang menempatkan posisi diplomasi Indonesia begitu rapuh di panggung Widodo dan Diplomasi Era KiniJika sebelumnya analisis dilakukan pada dua pembabakan besar dalam sejarah Indonesia, yakni rezim orde lama Soekarno dan rezim orde baru Soeharto, dengan tidak menegasikan eksistensi dan kontribusi Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201740dari Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, serta Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini akan diangkat satu dua kebijakan luar negeri dan pola diplomasi rezim yang berkuasa saat ini, yakni rezim Presiden Joko internasional pada masa Joko Widodo menjabat saat ini adalah sistem internasional yang begitu cair. Jika sistem internasional pada masa Soekarno dan Soeharto bersifat bipolar, maka pada era Joko Widodo, sistem internasional begitu multipolar. Definisi multipolar di sini merujuk pada kondisi bahwa tidak ada lagi blok yang menjadi patron bagi negara-negara lain seperti halnya pada masa Perang Dingin. Negara-negara di dunia memiliki independensi ser ta otoritas penuh dalam melakukan interaksi dengan negara lain dalam rangka pencapaian kepentingan sistem internasional bersifat begitu cair, namun tantangan dan hambatan yang harus dihadapi begitu kompleks. Pertama, metamorfosis ancaman yang mengalami pergeseran makna dari tradisional ke non-tradisional. Kedua, aktor hubungan internasional yang begitu eksis saat ini adalah aktor-aktor non-negara sebagai anak kandung globalisasi yang begitu masif. Ketiga, dunia dirundung berbagai permasalahan global yang begitu multi faset seperti konflik antarnegara, kerentanan kerja sama kawasan, perubahan iklim, kelangkaan pangan, efek korosif perusahaan transnasional dan multinasional di negara-negara berkembang, konflik peradaban yang semula dianggap mitos namun selalu menemui relevansinya, serta masih banyak kondisi ini, Joko Widodo beserta birokrasinya menempuh langkah bijak. Pola, corak dan strategi diplomasi Indonesia ditempatkan pada posisi yang sesuai, yakni merujuk kepada atribut nasional Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu tidak tinggal diam dalam menyikapi isu Palestina dan Israel. Indonesia tetap pada posisi mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina. Salah satu langkah konkret yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia era Joko Widodo adalah dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Luar Biasa ke-5 Organisasi Konferensi Islam OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan kota suci Yerusalem. Pada pertemuan tersebut, Indonesia begitu persisten memperjuangkan Palestina yang merdeka dan berdaulat. KTT tersebut menghasilkan keputusan yakni penegasan kembali posisi negara-negara OKI yang selalu konsisten mendukung Palestina serta sikap terhadap kota suci berikutnya yang dirujukkan kepada atribut nasional yang melekat kepada Indonesia adalah visi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Tidak dimungkiri bahwa kebijakan politik pemerintah pra-Joko Widodo seakan menegasikan dan tutup mata terhadap fakta bahwa Indonesia adalah negara bahari. Hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Belum lagi jika menilik betapa strategisnya posisi Indonesia dalam perdagangan internasional karena berada pada posisi silang dua benua dan dua singkat, kebijakan Poros Maritim Dunia era Joko Widodo adalah kebijakan yang hendak mengoptimalkan seluruh sumber daya maritim Indonesia dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Berbicara mengenai sumber daya maritim artinya berbicara mengenai potensi-potensi perairan Indonesia khususnya lautan, beserta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan maritim juga bersifat multi aspek, artinya tidak terkonsentrasi pada aspek militer saja Angkatan Laut Republik Indonesia, tapi juga aspek perdagangan infrastruktur, sarana, dan prasarana. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201741Indonesia adalah negara maritim dari sisi atribut nasional. Namun demikian, apakah Indonesia adalah sebuah negara yang berkekuatan maritim, itu menjadi pokok persoalannya. Poros Maritim Dunia yang digagas rezim Joko Widodo adalah upaya untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berkapasitas maritim. Kekayaan maritim Indonesia sifatnya tidak lagi potensial, tapi harus diberdayakan seoptimal mungkin demi Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Cita-cita ini sedang dalam kondisi “menuju”. Terlepas dari hasil yang dicapai, visi Poros Maritim Dunia ini adalah sebuah langkah maju dan kesadaran Indonesia akan diri dan era Joko Widodo adalah diplomasi yang sangat peka terhadap lingkungan strategik. Asia Tenggara masih menjadi lingkungan strategik yang pertama dan utama bagi Indonesia. Indonesia begitu persisten dan konsisten dalam mendukung Visi ASEAN 2020, yakni mendukung terbentuknya komunitas ASEAN yang solid di segala lini. Indonesia juga selalu mendorong negara-negara ASEAN untuk selalu mengedepankan instrumen ASEAN dalam penyelesaian setiap permasalahan yang dapat berdampak pada politik dan keamanan di Asia Tenggara saat ini bisa dikatakan tidak begitu kondusif. Eksistensi Islamic State IS telah merambah kawasan Asia Tenggara dan mengobarkan konflik di beberapa titik Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Asia Tenggara juga dirundung konflik dengan Tiongkok terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Tercatat 4 empat negara anggota ASEAN yang menjadi claimant states, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Laut Cina Selatan tentu saja menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Tiongkok merupakan negara yang penting dalam aspek perdagangan Indonesia. Status Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia dari sisi militer dan ekonomi juga menjadi pertimbangan tersendiri. Namun demikian, negara-negara ASEAN yang terlibat dalam konflik juga menempati posisi penting dalam diplomasi Indonesia, bahkan mereka bisa disebut sebagai saudara satu kawasan. Menyikapi kondisi ini, diplomasi era Joko Widodo dijalankan secara bijak dengan mengacu kembali kepada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia menegaskan posisinya sebagai mediator yang adil. Indonesia tidak memihak siapapun dan ber komitmen agar semua negara yang terlibat konflik dapat menahan diri dan mencari solusi melalui mekanisme hukum yang garis besar, setidaknya sampai saat ini, pilihan taktik, strategi, corak dan warna diplomasi era Joko Widodo cukup mampu mewadahi dua objektif utama yang hendak dicapai, yakni kepentingan nasional dan ketahanan nasional. Joko Widodo dan birokrasinya, jika dibandingkan dengan situasi internasional pada era Soekarno dan Soeharto, menghadapi kondisi yang tidak begitu ekstrem. Kapasitas domestik dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan juga berada pada level kondusif untuk mendukung kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia di panggung internasional. Dukungan dari masyarakat madani juga mengalir deras demi menegaskan eksistensi Indonesia di panggung Penutup Quo Vadis Diplomasi Indonesia?Diplomasi sebagai pengejawantahan kebijakan dan politik luar negeri suatu negara memainkan peran vital sebagai bentuk eksistensi dan kontribusi terhadap sistem internasional dan masyarakat global. Diplomasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang seoptimal mungkin sudah selaiknya dilaksanakan dalam kerangka yang selaras dengan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201742regulasi domestik dan peraturan-peraturan internasional yang ditetapkan. Pelaksanaan diplomasi oleh suatu negara sudah semestinya tidak bersifat unilateral dengan mengabaikan eksistensi dan kepentingan negara-negara lain, juga kepentingan kawasan tempat negara tersebut memiliki postur diplomasi yang kuat. Secara formal, Indonesia memiliki kapasitas institusional yang mumpuni dalam menyelenggarakan politik luar negeri. Hal ini tercermin dari kinerja Kementerian Luar Negeri RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian Luar Negeri RI pun bisa dikatakan mumpuni karena terus-menerus ditingkatkan kapasitas dan informal, diplomasi multi jalur yang dijalankan oleh warga negara Indonesia dengan beragam okupasi yang mereka miliki masih selaras dengan kepentingan nasional. Kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi menjadi kuda pacu yang tangguh dalam mendukung diplomasi multi jalur tersebut. Kunci utamanya hanya satu, yakni fakta bahwa warga negara Indonesia memiliki nasionalisme yang begitu tinggi. Hal ini secara sederhana bisa dilihat dari betapa reaktifnya warga negara Indonesia di dunia maya ketika harga diri dan martabat Indonesia dicemarkan oleh kasus-kasus yang mungkin tidak terjadi by design dengan negara tetangga catatan kritis sebagai bahan masukan dan mungkin panduan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia ke depan adalah sebagai berikut1. Perlu ditegaskan kembali apa yang menjadi lingkaran konsentris dalam strategi diplomasi Indonesia. Hal ini bertujuan agar diplomasi Indonesia lebih bersifat terarah dan memiliki Asia Tenggara seyogianya selalu ditempatkan sebagai lingkaran konsentris yang pertama dan utama. Saat ini muncul gejala-gejala bahwasanya kawasan Asia Tenggara terlalu kecil dan kurang berpengaruh terhadap kiprah diplomasi Indonesia di panggung Meskipun Asia Tenggara merupakan lingkaran konsentris yang per tama dan utama, perlu dilakukan penguatan pengaruh pada lingkaran konsentris lainnya. Lingkaran pertama yang bisa dikuatkan pengaruhnya adalah Pacific Islands Forum yang sangat penting artinya bagi identitas kebhinnekaan Indonesia. Struktur kedua adalah pembangunan dialog dengan negara-negara kawasan Pasifik Barat Daya yang terdiri atas Indonesia, Timor Timur, Papua New Guinea, Filipina, Australia, serta Selandia Baru. Ketiga, perlu dilaksanakan konsultasi trilateral antara Indonesia, Timor Timur, dan Australia di mana dibutuhkan pengelolaan hubungan yang lebih intens diantara ketiga negara merujuk faktor kesejarahan diantara mereka. Objektif yang hendak dicapai dari konsultasi ini adalah sebuah relasi segitiga yang harmoni serta lepas dari dendam Kebangkitan Asia Timur perlu direspon secara cermat dan bijak. Indonesia bisa menjadikan kisah sukses Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas domestik dan internasional. Untuk itu, hubungan yang erat dan sinergis perlu semakin ditingkatkan dengan ketiga negara Kritisisme dalam diplomasi bukanlah hal yang tabu atau perlu dihindari. Indonesia tidak perlu takut untuk bersuara lantang di panggung internasional terhadap isu-isu yang begitu krusial untuk disikapi. Indonesia harus mampu bersikap kritis terhadap struktur Dewan Keamanan PBB DK PBB yang begitu kental Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201743akan hegemoni negara-negara besar pemenang Perang Dunia ke-2. Upaya mendapatkan posisi pada keanggotaan tidak tetap DK PBB saja tidak cukup. Perlu upaya diplomasi luar biasa dan penggalangan dukungan secara masif dari negara-negara lain untuk mereformasi DK PBB. Indonesia juga harus meningkatkan derajat pengaruh dan tekanannya terhadap upaya menyukseskan mimpi Palestina yang merdeka, lepas dari belenggu dan kebiadaban Perlu dijaga situasi dan kondisi perpolitikan domestik yang aman dan kondusif. Politik luar negeri dan diplomasi bukanlah suatu hal yang terpisah atau tercerabut dari kondisi domestik. Keduanya selalu bergerak dalam ranah inter-mestik, keterhubungan satu sama lain. Situasi dan kondisi domestik yang tidak stabil, tentu saja akan menjadi faktor pengendur upaya dan bobot diplomasi di kancah Ontologis dari sisi filsafat ilmu adalah mengenai apa yang Epistemologis dari sisi filsafat ilmu adalah mengenai bagaimana cara mengkaji Aksiologis dari sisi filsafat ilmu adalah terkait kegunaan atau fungsi suatu Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Green and Co, NY, 1922, hal. Barston, Modern Diplomacy, Longman, 1997, hal. Kangle, Kautilya Arthasastra Bagian III, University of Bombay, 1985, hal. Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, 1960, hal. Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. ehar to- da n- keb ij aka n- luar-n eg er i-ri/ , diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, Pukul Ar tikel Opini Boy Anugerah, Membaca Geodiplomasi RI di Asia Tenggara, pada dunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul Kasus-kasus tersebut antara lain pencaplokan hasil seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia, serta kasus bendera terbalik dalam buku panduan SEA Games di Malaysia tahun Makarim Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, LP3ES, Jakarta, hal. PUSTAKASumber BukuSir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Green and Co, NY, Barston, Modern Diplomacy, Longman, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September Kangle, Kautilya Arthasastra Bagian III, University of Bombay, Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, LP3ES, Jakarta, Internethttp//b to-dan-kebijakan-luar-negeri-ri/, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, Pukul Opini Boy Anugerah, Membaca Geodiplomasi RI di Asia Tenggara, pada baca-geo diplomas i-ri-di-asia-tenggara/2017-08-10, dunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul WIB. Ahmad Zainal MustofaThis article explains the cooperative relationship in the defense sector between Indonesia and Saudi Arabia. Diplomatic relations between the two countries are well established. Saudi Arabia and Indonesia have a relationship with each other in carrying out their foreign policy. The method used in this research is descriptive analytical method and defense diplomacy approach as a means to elaborate the discussion. After doing research, it can be concluded that in carrying out political policies, especially foreign countries, these two countries have a cooperation program in the defense sector. This cooperation program in the defense sector is a diplomatic effort of the two countries to strengthen national security. Defense diplomacy carried out by Indonesia against Saudi Arabia includes the exchange and education of military soldiers, in the fields of technology and humanitarian missions. Diplomatic relations with Saudi Arabia are the main attraction for Indonesia, considering that Indonesia has national interests with Saudi Arabia both in the defense sector and in other and The Chinese WayH G Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, DjelantikDiplomasi Antara Teori Dan PraktikSukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Diary Diplomasi ini mencoba merekam praktik kebijakan atau politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan pertama Jokowi. Fokus dokumentasi ini adalah pada diplomasi multilateral. Diplomasi ini dianggap diabaikan di awal pemerintahan pertama Jokowi. Salah satu alasannya adalah bahwa pemerintahan baru memandang diplomasi multilateral tidak memberikan hasil nyata atau konkrit bagi masyarakat Indonesia. Diplomasi multilateral dipandang hanya berkutat pada pembentukan aturan main bersama, kurang bermanfaat secara ekonomi, tidak membumi, dan lebih berorientasi pada membangun citra atau pencitraan. Akibatnya, diplomasi multilateral kurang menjadi perhatian, walaupun pandangan itu tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak menjalankan diplomasi multilateral sama sekali. Situasi seperti ini yang muncul pada tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi. Ibaratnya, diplomasi multilateral tetap berjalan di panggung belakang dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia. Hingga akhir 2019 atau awal 2020 sebelum pandemi menyebar ke berbagai negara, pemerintah Indonesia mampu membangun kepercayaan diri melalui diplomasi multilateral. Dukungan terhadap isu-isu kemanusiaan bagi etnis Rohingya dan Palestina merdeka, misalnya, merupakan bukti bagi komitmen serius dalam mendorong inisiatif multilateral. Selain itu, posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DK PBB, Ketua Forum Indian Ocean Rim Association IORA 2015-2017, dan tuan rumah sidang Interpol se-dunia 2016, dan berbagai organisasi multilateral lain telah menandai komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai isu global. Indonesia juga membangun inisiatif multilateral sendiri untuk mengembangkan nilai-nilai demokratis melalui pertemuan tahunan multilateral Bali Democracy Forum BDF. Pertemuan BDF diselenggarakan di Nusa Dua, kecuali 2017 diadakan di Banten. Berbagai pertemuan tingkat tinggi lain juga menjadi perhatian strategis bagi kepentingan Indonesia, seperti sidang tahunan Majelis Umum PBB, G20, APEC, dan forum-forum ASEAN. 1 2 3 4 Lihat Kebijakan Selengkapnya