Kemudian para investor korban Minna Padi harus bersatu untuk mencari jalan solusinya, jangan pelanggaran hukum dicaripenyelesaiannya dengan pelanggaran hukum juga. "Untuk Minna Padi, kalau memiliki etika tolong tampil dan selesaikan kasus ini. Gagal bayar itu merupakan hal yang biasa dalam bisnis," ujar dia. InvestorMinna Padi Asset Management Jackson, berbicara kepada wartawan dan mahasiswa pada acara Kupas Tuntas Masalah Minna Padi: Kasus Pelanggaran atau Gagal Bayar? Di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021. Jumlah investor yang terlibat dari enam reksa dana Minna Padi ini jumlahnya mencapai 4.000 orang. DearOJK, Minna Padi AM Belum Bayar Rp 4,8 T Dana Nasabah Rinciannya terdiri dari Amanah Saham Syariah Rp 128,55 miliar, Hastinapura Saham Rp 545,35 miliar, Pringgondani Saham Rp 1,21 triliun, Pasopati Saham Rp 690,17 miliar, Property Plus Saham Rp 141,37 miliar, Keraton II Rp 187,17 miliar, sehingga total Rp 2,91 triliun. Pengurusdan komisaris perusahaan gagal bayar PT Minna Padi Aset Manajemen, dilaporkan nasabah berinisial T ke Polres Metro Jakarta Selatan Dugaan Penipuan, Pengurus dan Komisaris PT Minna Padi Aset Dilaporkan ke Polres Jakarta. 19 Oktober 2021 19:32 WIB 19 Oktober 2021 19:39 WIB Adhey. NasabahMinna Padi berpendapat OJK tidak maksimal lindungi konsumen. MenurutLQ, kasus Minna Padi sedikit berbeda jika dibandingkan kasus gagal bayar lainnya, misalnya Koperasi Simpan-Pinjam Indosurya Cipta. "Karena Minna Padi ini punya ijin OJK jadi tidak mungkin dijerat oleh pidana perbankan karena perijinan mereka lengkap," lanjut advokat LQ Saddan Sitorus. Simakulasan berikut ini. Baca Juga: Kisah Kelam Skandal Gagal Bayar Kresna Life: Nasabah Gigit Jari, Haknya Tak Dipenuhi. Janjikan Return Tinggi, Minna Padi Langgar Aturan Investasi. Kasus Minna Padi sudah bergulir sejak Oktober 2019 silam. Berawal dari investigasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), MPAM terbukti melanggar aturan Sunday July 24, 2022 Rugi Rp2 Miliar, Korban Gagal Bayar Minna Padi Aset Manajemen Lapor ke Polisi Selain itu, polisi melalui PPATK dapat menyita seluruh aset pribadi milik pengurus perusahaan untuk nantinya melalui Pengadilan dapat dikembalikan XcfMCZ5. Nasabah sangat mengharapkan agar wakil rakyat di Komisi XI dapat mendesak dan mengharuskan OJK untuk menghentikan arogansi Minna PadiJakarta ANTARA - Nasabah korban Minna Padi Aset Manajemen MPAM terus meminta Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk ikut mengawal proses pencairan dana yang tidak kunjung dilakukan perusahaan manajer investasi tersebut. "Nasabah sangat mengharapkan agar wakil rakyat di Komisi XI dapat mendesak dan mengharuskan OJK untuk menghentikan arogansi Minna Padi," kata salah satu nasabah korban Minna Padi, Neneng, dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Neneng mengatakan tindakan Minna Padi bertindak sewenang-wenang karena masih mengabaikan anjuran dari Otoritas Jasa Keuangan OJK dan belum melaksanakan kewajiban pembayaran kepada nasabah. Puncaknya adalah ketika pihak Minna Padi tidak hadir dalam rapat Panitia Kerja Komisi XI dengan pimpinan OJK, Badan Perwakilan Anggota Bumiputera, dan sejumlah perusahaan asuransi untuk menyelesaikan proses gagal bayar kepada nasabah. Rapat pada Rabu 16/9/2020 tersebut seharusnya membahas pengawasan industri jasa keuangan yang dinilai longgar, sehingga menyebabkan kerugian kepada nasabah Bumiputera, Pan Pacific, Minna Padi, Kresna Life dan Wanaartha. Menurut Neneng, kondisi ini terjadi karena tidak tegasnya pengawasan dari otoritas terkait terhadap kasus pelanggaran hukum, terutama di sektor jasa keuangan non bank. "Tindakan mereka sudah sesuka hati dalam melaksanakan UU, hukum dan peraturan OJK yang berlaku sehingga merugikan konsumen. Nasabah menuntut agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan," katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengungkapkan keprihatinan terhadap banyaknya kasus gagal bayar kepada nasabah yang menambah deretan kasus investasi dan asuransi bermasalah. "Ini apa yang salah dengan situasi kita, dengan pasar keuangan kita? Kenapa situasi kok memburuk, apa karena terseret Jiwasraya atau karena memang ada yang salah dengan pengawasan," katanya. Salah satu kasus terbaru adalah gagal bayar perusahaan manajer investasi PT Narada Aset Manajemen yang diperkirakan mencapai Rp9 triliun dan merugikan sekitar nasabah. Kasus gagal bayar itu menambah panjang daftar investasi dan asuransi bermasalah setelah pengaduan dari nasabah Minna Padi dengan jumlah nasabah sekitar orang dengan total aset mencapai Rp7 triliun. Selain itu, lanjut dia, juga ada kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Kresna Life diperkirakan mencapai Rp6 triliun, Asuransi Bumiputera hingga Asuransi Jiwasraya. Terkait pengawasan dari OJK yang dinilai bermasalah atas munculnya kasus-kasus tersebut, Fathan mengatakan regulator telah mengalami ambiguitas yakni antara menjaga situasi kondusif dan penindakan yang tegas. Namun, ia meminta agar ada keseimbangan pengawasan yang dirumuskan secara tepat sehingga begitu OJK melakukan penindakan tidak berdampak lebih dalam terhadap situasi pasar yang kondusif. "Keseimbangan itu saya katakan kepada OJK harus dirumuskan secara tepat, karena begitu anda tidak tegas, maka kejadiannya seperti ini, industri asuransi, industri investasi gagal total," ujarnya. Baca juga Nasabah minta OJK tindak tegas Minna Padi sesuai aturan Baca juga Nasabah Minna Padi minta OJK bantu percepat pembagian saham likuidasi Baca juga Nasabah Minna Padi tunggu kelanjutan pencairan dana investasiPewarta SatyagrahaEditor Kelik Dewanto COPYRIGHT © ANTARA 2020 Foto Demo nasabah Minna Padi di depan gedung DPR RI. CNBC Indonesia/Muhammad Sabki Jakarta, CNBC Indonesia - Perwakilan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen MPAM, perusahaan aset manajemen yang reksa dananya dilikuidasi, menyampaikan kekecewaannya terkait dengan likuidasi atas 6 produk reksa dana perseroan yang belum dibayarkan kewajiban yang dibayarkan sebesar Rp 6 triliun, MPAM baru membayar sebesar Rp 1,6 triliun, sehingga nasabah berpotensi mengalami kerugian lebih dari Rp 4 triliun. Foto Dokumen Pembayaran Nasabah Minna Padi AsetDokumen Pembayaran Nasabah Minna Padi AsetSementara itu, nilai aktiva bersih NAB pembubaran reksa dana yang tersisa masih sebesar Rp 2,9 triliun."Kerugian nasabah yang belum kembali itu minimal Rp 4 triliun lebih," kata perwakilan nasabah kepada CNBC Indonesia, Selasa 2/3/2021.Seperti diketahui, OJK telah membubarkan 6 reksa dana Minna Padi dengan dana kelolaan Rp 6 triliun milik nasabah MPAM. Sebanyak 6 reksa dana tersebut ialah, Amanah Saham Syariah, Hastinaputra Saham, Pringgodani Saham, Pasopati Saham, Properti Plus Saham dan Keraton rinci, perkiraan kekurangan pembayaran sesuai dengan NAV net asset value pembubaran dengan asumsi jumlah unit mengikuti tanggal 30 November/ belum ada penjualan apapun dari tanggal 25 November 2019 - 30 November 2019 adalah total dari 6 produk itu Rp 2,9 terdiri dari Amanah Saham Syariah Rp 128,55 miliar, Hastinapura Saham Rp 545,35 miliar, Pringgondani Saham Rp 1,21 triliun, Pasopati Saham Rp 690,17 miliar, Property Plus Saham Rp 141,37 miliar, Keraton II Rp 187,17 miliar, sehingga total Rp 2,91 menilai, ada dua aturan dari POJK yang terkait dengan kasus Minna Padi. Pertama, pembubaran dilatarbelakangi perintah OJK dan Minna Padi harus membayar sesuai dengan NAB Pembubaran per 25 November 2019 sesuai dengan pengumuman di surat kabar. Namun kenyataannya, masih belum manajer investasi dalam hal ini, MPAM, wajib bertanggung jawab atas segala kerugian bila terbukti bersalah/lalai."Minna Padi berkelit terus, sedangkan OJK, kustodian diam. Jadi, Minna Padi lakukan apapun, hanya itu yang benar, karena tidak ada regulator yang berfungsi di sini," itu, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa Minna Padi memiliki tanggung jawab penuh atas kewajiban kepada para nasabah."OJK sebagai pengawas melakukan pemantauan agar bisa dilakukan pemenuhan sebagaimana yang telah diperjanjikan," tegas Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, ketika dikonfirmasi CNBC Indonesia mengenai progres hak-hak nasabah MPAM yang belum dipenuhi, Selasa siang 2/3/2021.Berdasarkan POJK Nomor 21/ tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Bab V tentang Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah secara Individual juga dijelaskan tanggung jawab 17 Ayat 1 POJK tersebut menyatakan "Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan Ayat 2 menyebutkan "Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing."NEXT Protes hingga Proses di DPR Protes hingga Proses di DPR BACA HALAMAN BERIKUTNYA Foto Nasabah Minna Padi di Gedung OJK, Kamis 27/2/2020/Tri Susilo/CNBC Indonesia Jakarta, CNBC Indonesia - Nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen MPAM mendesak Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk segera menyelesaikan masalah antara nasabah dan perusahaan manajer investasi hingga saat ini perusahaan tersebut masih belum membayarkan kewajibannya kendati produk reksa dananya telah dibubarkan OJK sejak November Komunitas Investor Minna Padi, Yanti, mengungkapkan perusahaan telah melewati masa pembayaran yang dijanjikan. Para nasabah menilai terlalu banyak kompromi yang dilakukan oleh perusahaan ini kepada OJK, namun nasabah tak kunjung mendapatkan kejelasan. "Kami menuntut OJK sebagai regulator, supervisor yang ada kewenangan menyelesaikan kasus Minna Padi sesuai aturan, karena kan OJK yang membubarkan dan likuidasi dan harus selesaikan kasus ini, ga boleh lepas tangan aja," kata Yanti kepada CNBC Indonesia, Rabu 16/9/2020.Dia mengungkapkan, masalah yang dialami oleh perusahaan bukan gagal bayar, melainkan produk yang tak sesuai dengan ketentuan demikian, sesuai dengan ketentuan, perusahaan wajib melakukan pengembalian dana nasabah, bahkan dalam Peraturan OJK POJK terkait pembayaran harus dilakukan 7 hari setelah produk reksa dana tersebut menuntut penyelesaian pembayaran, Yanti mewakili nasabah lainnya, juga mengatakan bahwa nasabah menolak untuk dibayarkan dalam bentuk saham atau bentuk lainnya."Belum ada [komunikasi lagi ke nasabah], terakhir mengatakan di bulan Agustus yang mengatakan bahwa OJK menyampaikan diperlukan kesepakatan nasabah dan Minna Padi. Kesepakatan dibayar berapa, tapi kita tidak mau, maunya menurut UU dan POJK yang berlaku, ga pake kesepakatan," hari ini dilakukan rapat panitia kerja Panja antara Komisi XI DPR RI dengan agenda mengenai pengawasan industri jasa keuangan. Dalam rapat ini diagendakan hadir, salah satunya, pemegang saham menurut kesaksian Yanti yang hadir langsung ke lokasi tersebut, tak ada satupun perwakilan dari perusahaan ini yang menghadiri rapat saat ini pun Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno belum bisa memberikan informasi terkait dengan hasil rapat ini. Panja ini sebetulnya dibentuk pada Januari 2020 ketika kasus-kasus asuransi jiwa 'meledak' setelah menyeruak kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero.Sebelumnya, Yanti mengatakan dalam pertemuan di DPR pada RDP 25 Agustus 2020 lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, MPAM bertanggung-jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan MPAM sehingga dibubarkan dan dilikuidasi oleh kesempatan itu juga ditegaskan bahwa kasus MPAM adalah kasus pelanggaran yang terjadi di tahun 2019 hingga dijatuhkan sanksi pembubaran & likuidasi oleh OJK dan bukan kasus gagal juga menyampaikan akan membuat pernyataan dan konferensi pers guna menjelaskan kesalahan dan pelanggaran MPAM serta tanggung jawabnya. Namun, sampai sekarang konferensi pers tersebut belum dilakukan November 2019, OJK mewajibkan pembubaran enam produk reksa dana yang dikelola MPAM. Perintah pembubaran tersebut dikeluarkan setelah sebelumnya penjualan seluruh reksa dana Minna Padi Aset Manajemen disuspensi otoritas pasar modal sejak 9 Oktober, ketika OJK menemukan dua reksa dana yang dikelola perseroan dijual dengan janji return pasti fixed return masing-masing 11% antara waktu 6 bulan-12 bulan. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Dana Rp 6 T Belum Balik, DPR Minta OJK Cari Solusi Minna Padi tas/tas